Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Senin, 13 Juli 2020

  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,25% pada akhir sesi I.
  • 09:32 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka menguat 0,32% pada level 25.809.
  • 09:31 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka positif 0,46% pada level 3.398.
  • 09:30 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,05% terhadap Yuan pada level 7,00 CNY/USD.
  • 09:30 WIB. Valas - Rupiah dibuka menguat 0,45% terhadap Dollar AS pada level 14.370 IDR/USD.
  • 08:29 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,27 USD/barel.
  • 08:29 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,96 USD/barel.
  • 08:28 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,18% terhadap Euro pada level 1,1320 USD/EUR.
  • 08:27 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,21% terhadap Poundsterling pada level 1,2646 USD/GBP.
  • 08:26 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 1,03% pada level 2.172.
  • 08:26 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 1,65% pada level 22.659.
  • 08:25 WIB. Bursa - Indeks Straits Times dibuka positif 0,06% pada level 2.654.
  • 08:25 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Yen pada level 106,84 JPY/USD.
  • 08:24 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.803 USD/troy ounce.

PAN: Faktanya, Semua Fraksi Loloskan Ekasila

PAN: Faktanya, Semua Fraksi Loloskan Ekasila

Baca Juga

WE Online, Jakarta -

Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, meminta anggota DPR menyudahi akrobat politik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Jika memang menolak RUU HIP, sebenarnya anggota DPR bisa melakukannya di sidang paripurna, hanya dengan memencet mic atau berdiri menyatakan menolak.

"Tidak usah saling klaim dan saling menyalahkan. Kita tahu, keputusan DPR itu adanya di rapat Paripurna, bukan di AKD (alat kelengkapan Dewan) seperti Baleg (Badan Legislasi)," kata Dradjad dalam pesan whatsapp kepada Republika.co.id beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Demokrat Kritik Keras RUU HIP, Katanya....

Dalam rapat Paripurna selasa 12 Mei 2020, DPR menjadwalkan 6 agenda, termasuk pidato penutupan masa persidangan III tahun 2019-2020 oleh Ketua DPR. Pendapat fraksi-fraksi tentang RUU HIP dan pengesahannya sebagai RUU usul DPR dijadwalkan sebagai agenda ke-5.

Faktanya, kata Dradjad, ketika masuk agenda ke-5, tidak ada satu pun fraksi yang menyampaikan penolakan secara terbuka dan tegas. Pandangan tertulis fraksi diserahkan ke pimpinan rapat.

"Kalau kita setuju atau menolak terhadap sesuatu, kita bisa dengan mudah koq memencet mic dan bersuara atau berdiri. Jangankan dengan kekuatan penuh fraksi, hanya dengan kekuatan individu anggota pun kita bisa melakukannya di DPR," papar Dradjad.

Menurut Dradjad, hal itu kali-kali pernah ia lakukan sendiri di DPR periode 2004-2009. Fraksi juga bisa langsung jumpa pers karena banyak jurnalis di luar ruang sidang.

Fakta lain, lanjutnya, Fraksi PAN dan Fraksi PKS DPR secara formal menyampaikan agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan sebagai konsideran RUU HIP. Namun, juga fakta bahwa semua fraksi "meloloskan" pasal 7 yang memuat klausul tentang Trisila dan Ekasila.

Dengan tingginya penentangan masyarakat terhadap RUU HIP, menurut Dradjad, malah salah besar jika fraksi-fraksi di DPR ngotot melawan suara masyarakat. "DPR kan perwakilan rakyat. Jika rakyat menolak, fraksi-fraksi ya harus menolaknya. Itu artinya, fraksi menyadari dan mengoreksi kesalahannya," papar ekonom senior INDEF ini.

Karena itu, Dradjad minta fraksi-fraksi menyadari telah berbuat kesalahan kolektif dan mengoreksinya sesuai aspirasi rakyat. "Jadi, sikap FPAN terhadap RUU HIP saat ini ya sesuai dengan aspirasi itu," kata dia.

Dradjad mengatakan sangat manusiawi jika Aria Bima FPDIP kecewa dengan perkembangan terakhir. Akan tetapi, FPDIP juga ikut dalam kesalahan kolektif di atas. "Misalnya, mengapa sebagai promotor dan pimpinan RUU HIP, FPDIP tidak mendorong konsultasi publik semaksimal mungkin dengan berbagai elemen masyarakat? Mengapa permintaan dua fraksi terkait TAP MPRS XXV/1966 tidak diakomodasi?" papar Dradjad.

Jadi, dia meminta untuk menghentikan tindakan saling klaim dan saling menyalahkan di media. Masyarakat menolak RUU HIP. Jika DPR ngotot, bakal ribut dan gaduh berkepanjangan, sampai nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, sebaiknya DPR segera mengambil langkah untuk memproses pembatalan RUU HIP sebagai RUU usul DPR.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Amanat Nasional (PAN), pancasila, Dradjad Hari Wibowo

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...

Recommended Reading