Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Kamis, 09 Juli 2020

  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,59% pada level 26.129.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,24% pada level 2.158.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,78% pada level 22.438.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 1,74% pada level 3.403.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,31% pada level 2.669.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,17% pada level 6.200.
  • 16:06 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Yuan pada level 7,01 CNY/USD.
  • 16:05 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,21% terhadap Dollar AS pada level 14.410 IDR/USD.

Sri Mulyani Pastikan Trump Setuju Pajak Digital Netflix

Sri Mulyani Pastikan Trump Setuju Pajak Digital Netflix

Baca Juga

WE Online, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, penerapan pajak digital di Indonesia tidak dipermasalahkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebab, katanya, pajak yang dikenakan untuk perusahaan digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh pemerintah Indonesia berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perwakilan Dagang AS atau USTR menyatakan bahwa Trump mengancam akan mengambil langkah balasan terhadap negara-negara yang mengenakan pajak ke perusahaan digital asal AS.

Baca Juga: Trump Bete Indonesia Mau Kenakan Pajak untuk Netflix, Reaksi Sri Mulyani...

"PPN bukan subjek dari suratnya USTR. USTR itu mempermasalahkan adalah PPh (Pajak Penghasilan), yang ini merupakan subjek dari pembicaraan di OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)," kata Sri, Selasa (16/6/2020).

Sri mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, pemerintah hanya menunjuk perusahaan digital seperti Netflix untuk memungut PPN sebesar 10 persen atas barang dan jasa yang diperdagangkannya di wilayah Indonesia.

Karenanya, kata Sri, pemerintah secara tidak langsung tidak memajaki perusahaan tersebut. Namun, hanya meminta mereka memungut PPN dari para pengguna produknya di Indonesia karena adanya nilai tambah atas layanan yang mereka berikan kepada rakyat Indonesia.

"Subjek pajak luar negeri itu perusahaan atau subjek yang selama ini enggak bisa kita mintain untuk ikut memungut dan kumpulkan PPN karena dia domisilisinya di luar negeri, tapi service di sini, contohnya Netflix," tegas dia.

Sementara itu, yang dipersoalkan Presiden Trump, kata Sri, adalah rencana pengenaan PPh yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan digital tersebut karena telah beroperasi di negara-negara tertentu. Namun, hal itu ditegaskannya masih dalam tahap pembahasan di OECD.

"Jadi kalau PPN enggak ada dispute, karena yang bayar orang yang menikmati. Yang belum jadi settel adalah pembagian PPh. Jadi dalam soal ini kita akan kerja sama terus secara internasional," ujar Sri.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, Donald Trump, Netflix

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...

Recommended Reading