Dunia Internasional Khawatirkan Program Nuklir Iran, Jika Waktu Habis Sulit Diselamatkan

Dunia Internasional Khawatirkan Program Nuklir Iran, Jika Waktu Habis Sulit Diselamatkan Foto: Creative Commons

Negara-negara yang menjadi simbol kekuatan dunia yang menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir dengan Iran menyatakan keprihatinan serius terkait pelanggaran perjanjian oleh Teheran.

Mereka mengakui jika waktu hampir habis untuk menemukan cara untuk menyelamatkannya.

Baca Juga: Iran Hukum Mati Mata-mata AS yang Bocorkan Rahasia Nuklir Teheran

Rencana Aksi Bersama Komprehensif, sebagaimana kesepakatan itu disebut, menjanjikan insentif ekonomi untuk Iran dengan imbalan Teheran membatasi program nuklirnya.

Tujuan kesepakatan ini adalah mencegah Iran mengembangkan bom nuklir, sesuatu yang menurut para pemimpin Iran tidak ingin mereka lakukan.

Namun sejak keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan itu secara sepihak pada tahun 2018 dan kembali memberlakukan sanksi, ekonomi Iran telah limbung.

Teheran pun secara bertahap melanggar pembatasan kesepakatan untuk menekan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian --China, Rusia, Jerman, Prancis dan Inggris-- untuk memberikan insentif baru guna mengimbangi sanksi AS.

Sebagai tanggapan, negara-negara Eropa pada bulan Januari meminta mekanisme penyelesaian sengketa, yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dengan kesepakatan atau merujuk mereka ke Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar China untuk PBB di Wina, Wang Qun mengatakan mereka berpacu dengan waktu untuk mencari solusi spesifik guna melindungi perjanjian 2015.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan setelah pembicaraan di Wina antara pihak-pihak dalam kesepakatan itu, termasuk Iran.

Sementera Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran masih terbuka untuk inisiatif apa pun yang dapat memastikan dividen Iran berdasarkan JCPOA.

"Kami sepenuhnya siap untuk membalikkan langkah-langkah yang telah kami ambil sejauh ini sebagai imbalan atas pemenuhan komitmen pihak lain dalam JCPOA," katanya seperti dikutip dari AP, Kamis (27/2/2020).

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

Terpopuler

Terkini