Pembangunan Infrastruktur Dinilai Berhasil Genjot Ekonomi Daerah

Pembangunan Infrastruktur Dinilai Berhasil Genjot Ekonomi Daerah Kredit Foto: Fajar Sulaiman

Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dinilai berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan.

Demikian salah satu simpulan yang mengemuka dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk "Mengukur Infrastruktur: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah" di Gedung Media Indonesia Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Hadir sebagai keynote speaker Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedes-PDTT Taufiq Madjid, dan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasojo.

Sementara para pakar yang hadir dalam diskusi, antara lain pengamat ekonomi Faisal H Basri, anggota Komisi V DPR-RI Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ari Kuncoro, Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Darmawan Prasojo menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mampu mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta pariwisata lokal.

Baca Juga: Ekonomi Tumbuh 5,05%, Sektor Perbankan Hingga Infrastruktur Masih Menjanjikan

"Dulu Jakarta-Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam, sekarang hanya 3,5-4 jam saja. Kehadiran infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah," ujarnya.

Sebagai contoh, dia menyebutkan, sejak kehadiran Tol Cipali, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat drastis, bahkan okupansi hotel di sana mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Taufiq Madjid, dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa, di mana desa sebagai subyek utama pembangunan.

Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensindesa). Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal.

Kedua, lanjut dia, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self goverment).

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Taufiq, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat.

"Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usaha milik desa (BUMDes)," kata dia.

Hingga kini, kata dia, telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga.

"Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," katanya.

Sementara itu, Ari Kuncoro menyoroti dampak dari pembangunan infrastruktur. Dia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan atau aglomerasi ekonomi.

Selain itu, program infrastruktur telah mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota atau pedesaan dan peningkatan akses perdagangan bagi penduduk kota atau pedesaan. Selain itu, juga meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah pedalaman.

Baca Juga: Kemenkeu Perluas Pembiayaan Infrastruktur Perguruan Tinggi

Ari menambahkan, dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo adalah pada peningkatakan perekonomian daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

"Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk menjual produk pertanian ayahnya," jelasnya.

Untuk diketahui, IndoSterling Forum adalah forum diskusi yang diadakan dua bulan sekali, membahas berbagai isu nasional dari sudut pandang perekonomian atau finansial. Para pelaku ekonomi, komunitas pasar modal, industry insiders, akademisi, hingga pers, masuk dalam daftar undangan peserta forum diskusi ini.

"Diharapkan, IndoSterling Forum mampu menjadi referensi untuk memahami berbagai isu dan kesempatan untuk berdiskusi dengan kritis dan produktif bersama para pakar hingga pembuat kebijakan," tutup Founder dan Chairman IndoSterling Group, William Henley.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini