Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 24 Juni 2017

  • 02:21 WIB. Nasional - Nadine Pascale Kaiser Pudjiastuti membacakan sumpah menjadi WNI pada Kamis (22/6).
  • 02:20 WIB. Pilkada - Putri tunggal Gubernur Sumsel Alex Noerdin nyalon sebagai Wali kota Palembang.
  • 02:19 WIB. Nasional - Putri Menteri Susi resmi menjabat sebagai WNI.
  • 01:00 WIB. Nasional - Aher tegaskan insan media mampu tangkal berita hoax.
  • 00:59 WIB. Lebaran - Wakil Gubernur Deddy Mizwar akan rayakan hari lebaran di Bandung.
  • 00:24 WIB. Liga Inggris - Mauricio Pellegrino resmi menjadi pelatih baru Southampton.
  • 00:19 WIB. Transportasi - Kereta Api Ekonomi bersubsidi berlakukan harga baru mulai Sabtu (24/6) pukul 00.00 WIB. 
  • 00:17 WIB. Mudik Lebaran - H-2 jadi puncak arus mudik penumpang Kereta Api.
  • 00:12 WIB. BMTR - Global Mediacom membagikan dividen senilai Rp70 miliar dari laba bersih 2016.
  • 23:38 WIB. Mudik Lebaran - Gubernur Sumut tegaskan ASN dilarang gunakan kendaraan dinas untuk mudik.
  • 23:29 WIB. Obama - Mantan Presiden AS Barack Obama selain berlibur di Bali ia dikabarkan akan berlibur di Yogyakarta.
  • 23:27 WIB. Mudik Lebaran - Menteri Luhut harap tragedi brexit tidak terulang kembali.
  • 23:27 WIB. Daging Sapi - Harga daging sapi di Medan tembus Rp140 ribu/kg.
  • 23:25 WIB. Mudik Lebaran - Menhub: Bus tanpa stiker biru dilarang beroperasi.
  • 23:24 WIB. Mudik Lebaran - Polantas: Puncak mudik di Bekasi terjadi Kamis malam.

Pansus Siap Panggil Paksa Miryam Jika KPK Menolak

Foto Berita Pansus Siap Panggil Paksa Miryam Jika KPK Menolak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK kemungkinan akan menggunakan mekanisme panggil paksa apabila KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik (e-KTP) Miryam S Haryani.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh Kepolisian untuk dihadirkan pada sidang Pansus Hak Angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri tapi perintah UU," kata anggota Pansus Hak Angket KPK Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan perintah pemanggilan paksa itu, selain diatur dalam konstitusi juga tercantum di Pasal 204 UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Bambang mengatakan dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan.

"Jika tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa," ujarnya.

Menurut politisi Partai Golkar itu, KPK sebagai pelaksana UU menjalankan tugas sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) berlandaskan aturan dan UU.

Karena itu dia mengatakan sama halnya dengan dengan DPR, kalau panggilan Pansus Angket tidak dipenuhi maka akan dikirimkan lagi surat pemanggilan kedua.

"Sama dengan KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan kalau mengirimkan surat panggilan," ujarnya.

Namun Bambang menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa institusinya tidak akan menghadirkan Miryam dalam rapat Pansus Angket, karena hak angket KPK bukan urusan personal tapi tugas konstitusi.

Karena itu dia mengingatkan apa yang dijalankan Pansus Angket juga berdasarkan konstitusi dan UU sehingga Pansus akan menjalankannya.

Anggota Pansus Angket, Masinton Pasaribu menilai sikap reaksioner KPK terhadap Pansus Angket yang dibentuk DPR RI mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Hal itu menurut dia karena KPK adalah kategori lembaga negara yang wajib tunduk, taat dan patuh pada keputusan DPR yang dimandatkan oleh UUD dan perundang-undangan melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan UU.

"Karena itu KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, dan menginjak-injak Konstitusi dan perundang-undangan negara kita," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan Hak Angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya untuk melakukan penyelidikan.

Tugas dan fungsi pengawasan itu menurut dia tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan Peraturan DPR-RI.

"Sejak awal DPR berkomitmen membentuk pansus Hak angket KPK bukan untuk menyelidiki penanganan perkara yang ditangani oleh KPK." Dia menegaskan bahwa Hak Angket sebagai Hak pengawasan tertinggi DPR RI ditujukan untuk melakukan penyelidikan atas Pelaksanaan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPK.

Masinton mencontohkan Seperti pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi serta UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pansus Angket KPK, Miryam S Haryani

Penulis: ***

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Reno Esnir

Recommended Reading