Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Kamis, 29 Juni 2017

  • 08:48 WIB. Minyak - Goldman Sachs merevisi proyeksi harga minyak WTI pada kuartal III-2017 menjadi US$47,50 per barel.
  • 08:47 WIB. Samsung - Samsung Electronics sepakat membuka pabrik peralatan rumah tangga senilai US$380 juta di AS.
  • 08:46 WIB. UE - Uni Eropa memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga 31 Januari 2018.
  • 07:56 WIB. Ransomware - TNT Express mengalami serangan virus ransomware jenis Petya.
  • 07:54 WIB. AS - Donald Trump dan Vladimir Putin bakal mengadakan pembicaraan saat pertemuan G20 di Jerman bulan depan.
  • 07:52 WIB. AS - Presiden Donald Trump akan menekan Presiden Korsel Moon Jae-In soal ketidakseimbangan neraca perdagangan.
  • 07:51 WIB. Lazada - Lazada mencatatkan 23 juta pembeli aktif per 31 Maret 2017.
  • 07:33 WIB. Alibaba - Alibaba melakukan penambahan investasi di Lazada sebesar US$1 miliar sehingga kepemilikan saham menjadi 83%.
  • 07:05 WIB. Kemenhub : Truk Angkutan Barang Tak Operasi hingga 3 Juli.
  • 06:59 WIB. Petya Ransomware - Virus Petya Ransomware Serang Sistem Komputer Seluruh Dunia.
  • 06:57 WIB. Manado - Bulog Jamin Stok Beras Hadapi Pengucapan Syukur.
  • 06:36 WIB. Milan - AC Milan incar penyerang Sunderland, Fabio Borini.
  • 06:13 WIB. Roma - AS Roma dapatkan bek Feyenoord Rick Karsdorp dengan nilai transfer Rp212 miliar.
  • 03:49 WIB. Piala Konfederasi - Chile melaju ke final Piala Konfederasi usai kalahkan Portugal dalam adu penalti 3-0.
  • 03:43 WIB. Piala Konfederasi (29/6) - Portugal 0 - 0 Chile (*P 0-3)

Wiranto: Istilah Kriminalisasi Ulama Tidak Tepat

Foto Berita Wiranto: Istilah Kriminalisasi Ulama Tidak Tepat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah kabar yang dituduhkan Presidium Alumni 212, tentang kriminalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ulama.

"Istilah kriminalisasi ulama tidak tepat. Ulama yang mana?," kata Wiranto di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan pemerintah tidak memiliki masalah dengan ulama, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk menerapkan perlakuan berbeda kepada ulama. "Begini, yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu. Jadi ini oknum. Jangan juga jadi digeneralisir bahwa pemerintah melawan umat Islam. Bukan," jelas dia.

"Jadi, apakah itu ulama, pedagang, politisi, atau birokrat. Kalau tindakannya menyangkut masalah kriminal, ya diproses," tambah Wiranto.

Maraknya berita-berita yang dinilai mengadu domba pemerintah dengan pihak lain ini, membuat Menko Polhukam meminta publik lebih menyaring kabar-kabar yang beredar, terutama di media sosial (medsos).

"Ini yang di medsos harus hati-hati, dan juga media hati-hati memberitakan masalah ini," tutur dia.

Sebelumnya, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendatangi Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat pagi. Ia mengaku kedatangannya ke sana ditujukan untuk menyampaikan permintaan dari Presidium Alumni 212 kepada pemerintah, agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat ulama dengan jalan nonjudicial. (Ant)

Tag: Wiranto, Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq), Aksi Bela Islam, Front Pembela Islam (FPI)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Umarul Faruq

Recommended Reading