Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 24 Juni 2017

  • 00:17 WIB. Mudik Lebaran - H-2 jadi puncak arus mudik penumpang Kereta Api.
  • 00:12 WIB. BMTR - Global Mediacom membagikan dividen senilai Rp70 miliar dari laba bersih 2016.
  • 23:38 WIB. Mudik Lebaran - Gubernur Sumut tegaskan ASN dilarang gunakan kendaraan dinas untuk mudik.
  • 23:29 WIB. Obama - Mantan Presiden AS Barack Obama selain berlibur di Bali ia dikabarkan akan berlibur di Yogyakarta.
  • 23:27 WIB. Mudik Lebaran - Menteri Luhut harap tragedi brexit tidak terulang kembali.
  • 23:27 WIB. Daging Sapi - Harga daging sapi di Medan tembus Rp140 ribu/kg.
  • 23:25 WIB. Mudik Lebaran - Menhub: Bus tanpa stiker biru dilarang beroperasi.
  • 23:24 WIB. Mudik Lebaran - Polantas: Puncak mudik di Bekasi terjadi Kamis malam.
  • 22:45 WIB. Sydney - Kepolisian Sydney akan pasang pembatas di area pejalan kaki, guna cegah serangan kendaraan bermotor.
  • 22:32 WIB. Mudik Lebaran - 26.183 pemudik motor lewati Cirebon.
  • 22:30 WIB. Mudik Lebaran - Aher sebut selama menjabat sebagai gubernur Jabar mudik lebaran tahun ini lancar.
  • 22:27 WIB. China - Otoritas China perketat penyebaran konten video berbasis online.

Ada Oknum Wartawan Minta THR? Laporkan ke Dewan Pers

Foto Berita Ada Oknum Wartawan Minta THR? Laporkan ke Dewan Pers
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Pers mengimbau semua pihak untuk tidak melayani permintaan tunjangan hari raya (THR), permintaan barang dan sumbangan dalam bentuk apa pun yang mungkin diajukan organisasi pers atau organisasi wartawan menjelang Idul Fitri 1438 H/2017.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Jakarta, Rabu (7/6) itu, imbauan tersebut ditujukan untuk menghindari penipuan oleh oknum yang mengaku-aku sebagai wartawan atau perusahaan pers.

Imbauan Dewan Pers itu dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Imbauan itu juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktik korupsi. Dewan Pers tidak dapat membiarkan praktik tidak terpuji yang dilakukan wartawan, perusahaan pers atau organisasi wartawan dengan meminta-minta sumbangan, bingkisan atau THR.

Dewan Pers meminta siapa pun yang mendapati oknum wartawan yang mengaku dari media tertentu atau sebuah organisasi wartawan yang meminta dengan cara memaksa, menekan atau bahkan mengancam untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat atau Dewan Pers. Bila ada oknum wartawan yang bertindak tidak terpuji, Dewan Pers meminta agar identitas, nomor telepon atau alamat mereka dicatat kemudian dilaporkan.

Hingga saat ini, organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang terverifikasi dan menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Kemudian, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Surat imbauan tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, ketua lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Polri, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan dan pemerintah daerah. (ant)

Tag: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, Tunjangan Hari Raya (THR)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading