Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Rabu, 23 Agustus 2017

  • 11:48 WIB. Linkin Park - Linkin Park akan segera mengadakan publik memorial untuk mengenang kematian Chester Bennington.
  • 11:23 WIB. London - Chelsea siapkan dana  US$ 40 untuk boyong bek Southampton Virgil Van Dijk.
  • 11:20 WIB. MA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah isu dirinya melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 10:22 WIB. Garuda - Pemerintah Jepang akan melanjutkan pembicaraan dengan Garuda Indonesia untuk membuka rute penerbangan Jakarta-Nagoya.
  • 10:22 WIB. Vietjet - Vietjet berencana membuka rute penerbangan internasional Ho Chi Minh City-Jakarta.
  • 10:03 WIB. DILD - Intiland Development merevisi target marketing sales menjadi senilai Rp2,3 triliun pada tahun ini.
  • 10:01 WIB. KLBF - Kalbe Farma merealisasikan belanja modal Rp413 miliar pada paruh pertama 2017.
  • 10:00 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan nilai kontrak baru sebesar Rp12,36 triliun pada 2017.
  • 09:59 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast meraih kontrak baru Rp6,4 triliun sepanjang 7 bulan pertama tahun ini.
  • 09:58 WIB. Seng - ILZSG melaporkan pasar seng mengalami defisit 203.000 ton pada semester I-2017.
  • 09:27 WIB. Hukum - Wapres minta First Trevel minta ganti rugi uang jamaah.
  • 09:25 WIB. Bendera Terbalik - Menhan minta masyarakat jangan terbawa emosi.
  • 09:24 WIB. Hukum - OJK akan cegah kasus perjalanan umrah.
  • 09:23 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi akan hadiri karnaval kemerdekaan di Bandung.

Revisi Pungutan OJK Mangkrak, DPR Bakal Panggil Menteri Keuangan

Foto Berita Revisi Pungutan OJK Mangkrak, DPR Bakal Panggil Menteri Keuangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah No 11 tentang Pungutan oleh OJK, dalam usulan tersebut, beberapa industri dan profesi pasar modal mendapat pengurangan nilai iuran. Namun sejak disampaikan kepada pemerintah sejak dua tahun lalu, hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah.

"Usul revisi pungutan OJK telah kami usulkan sejak tahun 2015,” kata Nurhaida kepada Komisi XI DPR Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota dewan komisioner OJK, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo berjanji akan memanggil pemerintah untuk mempertanyakan lamanya proses perubahan PP No 11 tahun 2014 tentang Pungutan OJK. Pasalnya, ia memandang penting perubahan itu karena pelaku industri keuangan mengeluhkan besaran persentase pungutan yang dikenakan

"Ini akan menjadi agenda Komisi XI berikutnya, karena ada aduan dari industry yang mengeluhkan besar pungutan OJK sampai 20% dari biaya operasionalnya,” kata dia.

Adapun usulan perubahan pungutan OJK yang disampaikan kepada pemerintah itu, menurut Nurhaida terkait beberapa industri dan profesi pasar modal seperti akuntan publik, notaris, penilai publik dan kuasa hukum.

"Untuk profesi penunjang pasar modal kami usulkan peniadaan pungutan tahunan, jadi mereka hanya dikenakan hanya sekali saat pendaftaran saja,” sebut Nurhaida.

Sementara untuk perusahaan manajer investasi, saat ini dikenakan 1,2% dari besaran Nilai Aktiva Bersih (NAB), juga akan dirubah cara perhitungan pungutannya, namum dia tidak merinci lebih jauh. Metode perhitungan pungutan terhadap Perusahaan Efek pun juga akan diubah.

"Saat ini perusahaan efek juga dikenakan 1,2% dari nilai dana nasabah, tapi jika dibandingkan dengan perbankan hanya 0,045% dari aset dinilai kurang pas dan menghambat industri pasar modal,” tutup Nuhaida.

Tag: OJK, Sri Mulyani Indrawati, Nurhaida

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading