Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

Pemerintah Terbitkan Aturan Main Akses Informasi Perpajakan

Foto Berita Pemerintah Terbitkan Aturan Main Akses Informasi Perpajakan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PMK 70/2017 berlaku sejak 31 Mei 2017.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa latar belakang perppu tersebut diawali dari krisis keuangan global pada 2008 lalu, yang menimbulkan perlambatan dan ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Situasi itu kemudian mempengaruhi penerimaan pajak negara maju dan berkembang.

"Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan oleh seluruh dunia dan dirasakan kekuatan untuk menghimpun pajak itu terkendala oleh berbagai macam praktek yang disebut penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan. Salah satu modusnya adalah menggeser profit dan menyimpang uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak. Oleh karena itu, banyak negara makin yakin bahwa untuk bisa menghimpun pajak diperlukan sutau kerjasama perpajakan internaisonal,” kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa PMK Nomor 70/2017 merupakan konsekuensi dari konsensus global yang di tuangkan dalam Automatic Exchange of Information (AEoI). Konsensus ini bertujuan mendorong keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan perpajakan.

“100 negara telah berkomitmen ikut di dalam AEol. 50 negara telah ikut pada tahun 2017 sedangkan 50 negara lainnya akan masuk pada tahun 2018. Indonesia sendiri masuk ke dalam periode 2018. Maka untuk bisa mengikutinya seluruh legislasinya harus selesai Juni ini salah satunya PMK Nomor 70/2017,” paparnya.

PMK lanjutnya mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak memenuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

"Kami berharap kehadiran PMK ini dapat membantu masyarakat, khususnya lembaga keuangan, untuk memenuhi kewajiban sesuai Perppu 1 tahun 2017," pungkasnya.

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading