Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

PascaOTT, BPK Perkuat Sistem Pengaduan Masyarakat

Foto Berita PascaOTT, BPK Perkuat Sistem Pengaduan Masyarakat
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, menyatakan pembenahan sistem pengawasan harus terus diperkuat guna mencegah berulangnya kasus suap terkait audit BPK. Salah satu solusi yang cukup efektif melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat. Musababnya, sulit bagi unsur pimpinan mengawasi seluruh tindak-tanduk para staf maupun auditor BPK.  
 
"Kami tidak bisa mengontrol individu per individu, kecuali nanti dilaporkan ke saya atau ke majelis etik. Kemarin itu (kasus suap pejabat dan auditor BPK dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) mungkin ada yang melaporkan. Makanya, sistem (pengawasan) harus diperketat, misalnya sistem pengaduan masyarakat ya harus terus diperkuat," kata Harry, di Makassar, kemarin. 
 
Dalam operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, ada empat pejabat dicokok dan ditetapkan tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito; pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo: pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli. Mereka terlibat kasus suap atas pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. 
 
Harry berulangkali menegaskan pengungkapan kasus tersebut tidak boleh digeneralisir dengan menyimpulkan adanya praktik jual-beli opini WTP di BPK. Toh, pemberian opini WTP tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Keterlibatan pejabat dan auditor dalam kasus tersebut ditegaskannya merupakan oknum dan tidak mencerminkan kelembagaan. Kasus suap audit BPK sendiri diakuinya setidaknya telah tiga kali terjadi.
 
Menurut Harry, pejabat dan auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK terancam dipecat dengan tidak hormat. Keduanya segera menjalani sidang kode etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harry sendiri menyarankan mereka untuk mengajukan pengunduran diri ketimbang belakangan terbukti bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. 
 
Disinggung mengenai informasi adanya jual-beli opini WTP di beberapa daerah lingkup Sulawesi, Harry enggan berkomentar tanpa ada bukti. Menurut dia, indikasi adanya suap atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara bisa langsung dilaporkan ke BPK. Harry emoh berkomentar bila sebatas isu alias tanpa adanya bukti. "Silahkan tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada buktinya, saya tidak bisa komentar," pungkasnya. 

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rochmadi Saptogiri

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Recommended Reading