Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

Kasus Suap WTP, 2 Auditor BPK Segera Jalani Sidang Kode Etik 

Foto Berita Kasus Suap WTP, 2 Auditor BPK Segera Jalani Sidang Kode Etik 
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengungkapkan pihaknya menyiapkan sidang kode etik bagi dua auditor BPK yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sidang kode etik bakal memutuskan sanksi bagi dua auditor BPK yang telah berstatus tersangka oleh KPK yakni Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. 
 
"Sidang kode etik segera dilakukan. Tapi, saya belum bisa memastikan waktunya karena sekarang ini kami sedang keliling daerah di 34 provinsi untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016," kata Haris, saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, Senin, (29/5/2017). 
 
Menurut Harry, dua auditor BPK yang terlibat suap opini WTP terancam dijatuhi sanksi pemecatan dengan tidak hormat. Bila itu terjadi, yang bersangkutan tidak akan menerima uang pensiun. Namun, untuk sekarang terlalu dini untuk berspekulasi mengingat status kedua auditor tersebut masih tersangka. Selama belum ada keputusan hukum tetap, pihaknya tentu tidak bisa langsung main pecat mengingat ada prosedur yang harus dipenuhi.
 
Harry sendiri menganjurkan Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli untuk segera mengajukan pengunduran diri. Dengan begitul, keduanya bisa lebih fokus menjalani proses hukum yang berproses di KPK. Lagi pula, kata dia, akan lebih terhormat untuk mengundurkan diri ketimbang belakangan terbukti bersalah dan dipecat dengan tidak hormat. "Daripada dipecat dengan tidak hormat, ada baiknya untuk mengundurkan diri saja," tegas mantan Ketua BPK tersebut.
 
Lebih jauh, Harry menegaskan ulah dua auditor BPK yang tersandung kasus suap pemberian opini WTP merupakan perilaku oknum. Menurut dia, secara kelembagaan tidak mungkin untuk bisa mengatur pemberian opini WTP ke sebuah instansi lantaran penilaian tersebut tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Karena itu pula, Harry meyakinkan kinerja BPK tetap mengendepankan integritas dan tidak benar isu terkait adanya jual beli opini WTP.  
 
"Kami tidak bisa mengontrol individu. Intinya, kasus yang ditangani KPK itu dilakukan oleh oknum dan kejadian itu memang di luar kemampuan kami (untuk mengontrol). Kami juga belum mengetahui secara pasti, apakah oknum BPK yang berinisiatif atau malah kementerian. Ya biarlah berproses hukum," tutur Haris.
 
Dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK atas kasus suap opini WTP, tercatat ada empat pejabat yang ditangkap dan ditetapkan tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito; pejabat Eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo: pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli.
 
Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. KPK menyimpulkan adanya dugaan tidak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP tersebut. 

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harry Azhar Azis

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Recommended Reading