Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

BPK Sebut Tiga Masalah Keuangan di Sulsel

Foto Berita BPK Sebut Tiga Masalah Keuangan di Sulsel
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengungkapkan, tiga permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

"Permasalahan yang ditemukan antara lain pemanfaatan aset milik pemprov tidak sesuai dan tidak dikenakan sewa," kata Harry saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (29/5/2017).

Kedua, kata dia, program pendidikan dan kesehatan gratis Pemprov Sulsel belum memadai. Ke-tiga, lanjutnya, ditemukan adanya pemanfaatan aset milik pemprov yang belum sesuai dengan ketentuan kerja sama.

Dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel, meski memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-tujuh kalinya, BPK RI, kata dia, telah memberikan 1268 rekomendasi senilai Rp130,86 miliar untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI, lanjutnya, terdapat 794 rekomendasi atau senilai Rp56,06 miliar telah ditindaklanjuti, 397 rekomendasi senilai Rp69,71 miliar belum sesuai ditindaklanjuti, 72 rekomendasi senilai Rp3,67 miliar belum ditindaklanjuti, dan lima rekomendasi senilai Rp1,41 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

"Masih terdapat waktu 60 hari bagi Pemprov Sulsel untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, dan sesuai dengan kesepakatan kami dengan Presiden Jokowi, dalam jangka waktu tersebut tidak ada aparat penegak hukum yang boleh masuk terkait hasil temuan dan rekomendasi tersebut," jelasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui tidak mudah memperoleh opini WTP untuk ke-tujuh kalinya. Berbeda dengan WTP yang ke-tiga, lanjutnya, untuk memperoleh WTP ke-tujuh, BPK RI melakukan pemeriksaan kembali hingga lima belas tahun ke belakang.

"GOR Mattoangin, dan Gedung Juang 45 itu misalnya kembali dipertanyakan alas haknya, padahal itu ada jauh sebelum periode pemerintahan kami," kata Syahrul.

Sementara terkait pendidikan dan kesehatan gratis, menurut Syahrul lebih ke masalah administratif. "Jadi dananya sudah dikucurkan ke kabupaten/kota tapi laporannya belum masuk ke kami," ucapnya. (ant)

Tag: Harry Azhar Azis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Tri Yari Kurniawan

Recommended Reading