Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

BPK: Kemendes Tidak Akan Diaudit Ulang

Foto Berita BPK: Kemendes Tidak Akan Diaudit Ulang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan memastikan tidak akan ada audit ulang terhadap Kementerian Desa PDTT sehubungan dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK untuk kementerian tersebut.

Anggota BPK I Agung Firman Sampurna saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2016 pada 15 entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I, di Jakarta, Senin (29/5/2017), menegaskan tidak akan ada audit ulang tersebut.

"Tidak akan ada audit ulang, karena audit di BPK itu sistem. Jadi tidak bergantung kepada seorang tortama (auditor utama, Red), seorang auditorat, atau pun seorang pimpinan BPK," ujar Agung.

Agung menjelaskan, pemeriksaan keuangan hingga pemberian opini oleh BPK prosesnya cukup panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi hingga proses penyusunan LHP dan action plan.

Selain itu, di dalamnya juga terdapat quality assurance dan quality control untuk meminimalkan terjadi penyimpangan. Pemeriksaan tersebut juga melibatkan banyak pihak dalam struktural BPK.

Dua auditor BPK yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (19/5) lalu, lanjutnya, juga merupakan bagian dari sistem ketat yang dijalankan BPK.

Namun, ia mengakui sistem ketat tersebut tetap tidak akan luput dari penyimpangan.

"Beliau merupakan bagian dari sistem tesebut. Sebagai manusia, kemungkinan melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut itu semua mungkin. Karena itu, kami juga siapkan katup pengaman yang lain yang kita sebut Majelis Kehormatan Kode Etik yang dilengkapi dengan whistleblowing system. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu mohon disampaikan," ujarnya pula.

Agung menambahkan, BPK sepenuhnya menyerahkan dan menghormati proses hukum kepada kedua pegawainya tersebut. Kendati demikian, ia berharap asas praduga tidak bersalah juga tetap dapat ditegakkan sampai ada putusan pengadilan.

"Kami meyakini apa yang aparat hukum lakukan, mari sama-sama kita lihat. Kami akan menjamin hak-hak dari pegawai BPK sebagai tersangka agar tetap terjamin sampai proses hukum selesai.

Terkait dengan status kedua pegawai BPK yang menjadi tersangka tersebut, Agung menyebutkan BPK akan membebastugaskan keduanya agar dapat berkonsentrasi terhadap penyelesaian kasusnya.

"Yang bersangkutan kan harus berkonsentrasi dengan kasus yang dihadapinya, padahal kegiatan kami cukup banyak. Beliau pasti akan dipersilakan untuk berkonsentrasi dan akan dibebastugaskan dari jabatannya, pasti nanti akan ditunjuk pelaksana tugasnya," kata Agung pula. (Ant)

Tag: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Agung Firman Sampurna

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading