Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

Anggota DPR Ingatkan Publik Tidak Sudutkan BPK

Foto Berita Anggota DPR Ingatkan Publik Tidak Sudutkan BPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun mengingatkan publik agar tidak menyudutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran dua auditornya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"BPK adalah lembaga negara yang menjalankan tugas sebagai auditor terhadap kementerian dan lembaga. Kalau ada kelalaian auditornya dalam melaksanakan tugas, tidak semestinya lantas dianggap kesalahan secara kelembagaan," kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (28/5/2017).

Menurut Misbakhun, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas adalah kesalahan oknum, bukan keasalahan BPK secara kelembagaan. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, BPK tetap merupakan lembaga auditor negara yang sah dan kredibel, yang keberadaannya diatur oleh undang-undang.

"Saya percaya BPK secara kelembagaan adalah lembaga kredibel. Mekanisme yang dibangun, sistem kerja, dan tata kelola di BPK, yang tugasnya sebagai supreme auditor keuangan negara itu sudah terbangun dengan baik," katanya.

Misbakhun juga menegaskan, penggiringan opini yang menyudutkan BPK adalah tidak benar sehingga perlu diluruskan. Menurut dia, sejak tertangkapnya dua auditor BPK oleh petugas dari KPK, pada Jumat (26/5/2017), muncul sejumlah komentar yang menyebut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit BPK dapat ditransaksikan.

"Opini hasil pemeriksaan BPK didasarkan pada audit atas program kerja dan kinerja keuangan kementerian dan lembaga, sehingga opini yang dihasilkan memang layak dan kredibel," katanya.

Di sisi lain, Misbakhun juga tak menampik bahwa BPK juga memiliki kelemahan, karena setiap sistem yang dibangun tetap ada kelemahan. Karena itu, Misbakhun meminta, kepada pimpinan BPK agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh, sekaligus mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungannya kehormatan lembaga.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang menjadi mitra kerja BPK, Misbakhun menyatakan tahu upaya lembaga negara yang kini dipimpin Moermahadi Soerja Djanegara itu, dalam meningkatkan kualitas para auditornya.

"BPK juga memiliki pola pelatihan terpadu, serta sedang membangun sistem audit berbasis teknologi informasi," katanya.

Misbakhun juga mengapresiasi langkah Moermahadi yang mendukung upaya KPK dalam mengungkap kasus dugaan suap terhadap auditor BPK.

"Dukungan ketua BPK kepada KPK menjadi bukti bahwa BPK secara kelembagaan sungguh-sungguh membangun sistem yang kredibel dan jauh dari korupsi," katanya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mukhammad Misbakhun

Penulis: ***

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading