Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Senin, 21 Agustus 2017

  • 09:04 WIB. Filipina - Uskup Filipina kecam tindakan pemberantasan narkoba oleh Rodrigo Duterte.
  • 08:47 WIB. Qatar - Saudi Airlines tidak bisa membawa jamaah haji dari Qatar karena perihal izin yang kurang lengkap.
  • 08:45 WIB. Jerman - Kanselir Jerman, Angela Merkel, kritisi Turki karena telah menyalahgunakan fungsi Interpol.
  • 08:44 WIB. Pilgub Jabar - PKS targetkan menang 60 persen Pilkada serentak Jabar.
  • 08:43 WIB. Bendera Terbalik - PKS minta Malaysia segera minta maaf.
  • 08:43 WIB. HUT Jabar - Deddy Mizwar harap gaji guru di Jabar naik.
  • 05:34 WIB. Ligue 1(21/8) - PSG 6 - 2 Toulouse
  • 05:32 WIB. La Liga (21/8) - La Coruna 0 - 3 Real Madrid
  • 05:32 WIB. La Liga (21/8) - Barcelona 2 - 0 Real Betis
  • 05:30 WIB. Serie A (21/8) - Inter Milan 3 - 0 Fiorentina
  • 05:28 WIB. Serie A (21/8) - Crotone 0 - 3 AC Milan
  • 05:26 WIB. Serie A (20/8) - Atalanta 0 - 1 AS Roma
  • 22:33 WIB. Hongkong - Sekitar 10.000 orang lakukan aksi demonstrasi pascapenangkapan 3 aktivis pro-demokrasi di Hongkong.

Begini Tanggapan DPR Soal Rencana Perppu Pembubaran HTI

Foto Berita Begini Tanggapan DPR Soal Rencana Perppu Pembubaran HTI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menanggapi rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempercepat pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Tentunya kita lihat sesuai konstruksi hukum yang ada dan status hukum kelompok tersebut. Apakah HTI sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM," ujar Agus Hermanto di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Agus mengatakan apabila HTI sudah terdaftar di Kemenkumham maka pembubarannya harus melalui pengadilan. Namun jika belum terdaftar maka pemerintah bisa membubarkannya secara langsung. 

"Untuk pembubaran secara pengadilan menurut saya ini adalah langkah terbaik, karena seluruh orang harus taat kepada pengadilan dan hukum sehingga apa yang diputus hukum dapat dieksekusi," ujar dia.

Menurut Agus, pemerintah selaku pihak yang berwenang, bisa saja menerbitkan Perppu, namun penerbitan Perppu harus didasari adanya hal kegentingan yang memaksa. 

"Kalau pakai Perppu maka kalau dikeluarkan hari itu juga berlaku sampai dikirimkan dan dibahas DPR dalam masa satu kali sidang. Setelah dibahas apakah disetujui maka langsung menjadi undang-undang, sedangkan kalau tidak disetujui, maka Perppu itu gugur dan kembali ke undang-undang yang lama," jelas dia. (Ant)

Tag: Agus Hermanto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Recommended Reading