Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Rabu, 23 Agustus 2017

  • 11:48 WIB. Linkin Park - Linkin Park akan segera mengadakan publik memorial untuk mengenang kematian Chester Bennington.
  • 11:23 WIB. London - Chelsea siapkan dana  US$ 40 untuk boyong bek Southampton Virgil Van Dijk.
  • 11:20 WIB. MA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah isu dirinya melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 10:22 WIB. Garuda - Pemerintah Jepang akan melanjutkan pembicaraan dengan Garuda Indonesia untuk membuka rute penerbangan Jakarta-Nagoya.
  • 10:22 WIB. Vietjet - Vietjet berencana membuka rute penerbangan internasional Ho Chi Minh City-Jakarta.
  • 10:03 WIB. DILD - Intiland Development merevisi target marketing sales menjadi senilai Rp2,3 triliun pada tahun ini.
  • 10:01 WIB. KLBF - Kalbe Farma merealisasikan belanja modal Rp413 miliar pada paruh pertama 2017.
  • 10:00 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan nilai kontrak baru sebesar Rp12,36 triliun pada 2017.
  • 09:59 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast meraih kontrak baru Rp6,4 triliun sepanjang 7 bulan pertama tahun ini.
  • 09:58 WIB. Seng - ILZSG melaporkan pasar seng mengalami defisit 203.000 ton pada semester I-2017.
  • 09:27 WIB. Hukum - Wapres minta First Trevel minta ganti rugi uang jamaah.
  • 09:25 WIB. Bendera Terbalik - Menhan minta masyarakat jangan terbawa emosi.
  • 09:24 WIB. Hukum - OJK akan cegah kasus perjalanan umrah.
  • 09:23 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi akan hadiri karnaval kemerdekaan di Bandung.

OCBC NISP Yakin Dampak Perppu Nomor 1/2017 Hanya Sesaat

Foto Berita OCBC NISP Yakin Dampak Perppu Nomor 1/2017 Hanya Sesaat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Bank OCBC NISP meyakini dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tidak akan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

"Harusnya dampak ke DPK tidak signifikan, kalaupun ada lebih kegamangan sesaat," ujar Presiden Direktur OCBC NISP Parwati Surjaudaja di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Menurut Parwati, hal ini lantaran para pelaku industri jasa keuangan sudah mengantisipasinya sejak tahun lalu saat berlakunya program pengampunan pajak/tax amnesty.

"Rasanya ini seharusnya sudah diantisipasi sejak tahun lalu waktu tax amnesty digulirkan. Ke depannya era transparansi/keterbukaan sudah jadi norma baru bukan hanya di Indonesia tapi di dunia (dengan penerapan AEOI dan BEPS 2018 nanti) baik untuk individu maupun perusahaan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Payung Hukum yang diundangkan pada 8 Mei 2017 tersebut guna mendukung pelaksanaan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoFAI) yang berlaku mulai 2018 sekaligus juga mengejar target pajak.

Melalui aturan ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Tag: PT Bank OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading