Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Kamis, 29 Juni 2017

  • 23:29 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi balik ke Jakarta usai mudik lebaran ke Solo.
  • 23:28 WIB. Pelabuhan - Seorang penumpang kapal jatuh ke laut di Pelabuhan Gilimanuk.
  • 23:26 WIB. Mudik Lebaran - Dishub: Pemudik tahun ini lebih tertib.
  • 23:26 WIB. Arus Balik - Polda Metro kerja sama dengan Jasa Marga atasi arus balik mudik.
  • 22:07 WIB. Venezuela - Pelaku penyerangan Mahkamah Agung Venezuela, desak agar presiden Maduro mundur dari jabatannya.
  • 22:03 WIB. Hyundai - Otoritas China tarik kembali 44.000 ribu unit mobil Hyundai Dan Kia karena masalah mesin dan keamanan.
  • 22:00 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa: proteksionisme perdagangan meningkat.
  • 21:59 WIB. Migran - Sebanyak 24 jenazah migran ditemukan di lepas pantai Libya.
  • 21:55 WIB. Infiniti - Infiniti jalin kerja sama dengan binatang NBA, Stephen Curry, terkait dengan pemasaran produk.
  • 21:52 WIB. China - Penerbangan di China ditunda setelah seorang nenek melempar koin ke pesawat.
  • 21:50 WIB. Obama - Obama terkesan dengan sejarah Candi Borobudur.
  • 21:49 WIB. Myanmar - Wartawan Myanmar ditahan karena liput kegiatan pemberontak.
  • 21:46 WIB. China - Presiden China harap CICA dapat berkontribusi ciptakan perdamaian.
  • 21:44 WIB. Rusia - Uni Eropa perpanjang sanksi ekonomi kepada Rusia sampai Januari 2018. 
  • 21:44 WIB. Sweet 20 - Film Sweet 20 produksi Starvision Plus menembus angka lebih dari 165.000 penonton.

ICMI Sambut Baik Ketegasan Pemerintah Bubarkan HTI

Foto Berita ICMI Sambut Baik Ketegasan Pemerintah Bubarkan HTI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menghargai keputusan Pemerintah Indonesia yang membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap tindakannya bertentangan dengan dasar negara.

Kendati begitu, Ketua Umum ICMI Prof DR Jimly Asshiddiqie meminta agar HTI tetap memperoleh kesempatan hukum berargumentasi mengenai alasan yang dituduhkan Pemerintah Indonesia.

Jimly meminta para pengurus dan anggota HTI bila memang merasa tidak bersalah untuk membuktikannya secara hukum di pengadilan.

"Yang penting kepada pengurus HTI diberikan kesempatan membela diri, maka perlu forum pengadilan sehingga masyarakat juga mengikuti sekaligus pendidikan politik. Silahkan adu argumentasi, salah menurut versi pemerintah itu aspeknya apa dari HTI," kata Jimly dalam siaran tertulis yand diterima di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Jimly mengimbau agar semua organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, dilakukan mekanisme yang sama, yaitu melalui proses pengadilan.

"Jadi konstitusi kita sudah jelas, kebebasan berserikat, organisasi bebas, siapa saja membuat organisasi boleh dan dilindungi oleh konstitusi dengan syarat organisasi tersebut itu tidak melanggar konstitusi," ujar Jimly.

Syarat lainnya, tutur Jimly, tidak menyebarkan permusuhan dan tidak menyebarkan kebencian. Jika nantinya organisasi kemasyarakatan melanggar ketiga syarat sesuai konstitusi itu, menurut Jimly, bisa dibubarkan melalui proses peradilan dengan pembuktian.

Jimly mengungkapkan, organisasi pertama dalam sejarah Indonesia adalah ormas Islam. Berdirinya Republik Indonesia karena ormas Islam yang telah berjasa besar.

"Namun jika mereka bertentangan dengan Pancasila tidak boleh, itu adalah kewenangan yang tertinggi," tutur Jimly.

Jimly berpendapat, siapapun harus tegas dan jangan diam saat ada tindakan yang menyesatkan banyak orang. Seolah-olah merasa paling benar, padahal adalah yang sesat kemudian tidak membelanya dianggap munafik.

"Karena selama ini dibiarkan, memang harus ada ketegasan. Tetapi keputusan dibuat tidak boleh sepihak, harus adil. Keadilan harus ditegakkan untuk semuanya, termasuk teman-teman kita sendiri karena kita bernegara sama-sama," ucap Jimly.

Tag: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jimly Asshiddiqie

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprilio Akbar

Recommended Reading