Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Rabu, 23 Agustus 2017

  • 13:17 WIB. Cakrawala - Asuransi Cakrawala Proteksi menambah jaringan pemasaran ke-25 dan ke-26 di Pulau Sulawesi.
  • 11:48 WIB. Linkin Park - Linkin Park akan segera mengadakan publik memorial untuk mengenang kematian Chester Bennington.
  • 11:23 WIB. London - Chelsea siapkan dana  US$ 40 untuk boyong bek Southampton Virgil Van Dijk.
  • 11:20 WIB. MA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah isu dirinya melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 10:22 WIB. Garuda - Pemerintah Jepang akan melanjutkan pembicaraan dengan Garuda Indonesia untuk membuka rute penerbangan Jakarta-Nagoya.
  • 10:22 WIB. Vietjet - Vietjet berencana membuka rute penerbangan internasional Ho Chi Minh City-Jakarta.
  • 10:03 WIB. DILD - Intiland Development merevisi target marketing sales menjadi senilai Rp2,3 triliun pada tahun ini.
  • 10:01 WIB. KLBF - Kalbe Farma merealisasikan belanja modal Rp413 miliar pada paruh pertama 2017.
  • 10:00 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan nilai kontrak baru sebesar Rp12,36 triliun pada 2017.
  • 09:59 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast meraih kontrak baru Rp6,4 triliun sepanjang 7 bulan pertama tahun ini.
  • 09:58 WIB. Seng - ILZSG melaporkan pasar seng mengalami defisit 203.000 ton pada semester I-2017.
  • 09:27 WIB. Hukum - Wapres minta First Trevel minta ganti rugi uang jamaah.
  • 09:25 WIB. Bendera Terbalik - Menhan minta masyarakat jangan terbawa emosi.
  • 09:24 WIB. Hukum - OJK akan cegah kasus perjalanan umrah.
  • 09:23 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi akan hadiri karnaval kemerdekaan di Bandung.

Pemerintah Terbitkan Perppu Akses Informasi Keuangan

Foto Berita Pemerintah Terbitkan Perppu Akses Informasi Keuangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ke depan akan sangat diperlukan.

"Ini mengikuti komitmen internasional yang sudah kita tandatangani sekian tahun lalu. ini komitmen keterbukaan yang harus kita ikuti," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Ia mengatakan Perppu tersebut sejatinya sudah disosialisasikan berkali-kali saat Pemerintah gencar memasyarakatkan tax amnesty. Menurut Presiden, nantinya pada 2018 di seluruh dunia bahwa semua negara akan membuka diri terhadap informasi perbankan.

"Perppu ini adalah menindaklanjuti itu karena itu juga ditunggu komitmen kita mengenai ikut tidaknya kita di dalam AEOI," katanya.

Jadi Perppu tersebut sekaligus dalam rangka merespon dunia internasional terkait keterbukaan informasi perbankan. "Jadi saya kira tidak perlu kaget. Dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali hati-hati bahwa 2018 semuanya nanti akan bisa terbuka. Tapi ingat bahwa itu nanti akan dipakai untuk kepentingan yang memang diperlukan," katanya.

Presiden menegaskan ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus diikuti. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan DPR terkait Perppu itu.

"Ya sudah tentu dikirim ke DPR karena Perppu kan, sudah," katanya.

Perppu tersebut mengatur sanksi-sanksi bagi para lembaga keuangan yang tidak patuh dalam menjalankan Undang-Undang tersebut. Mengutip Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Jakarta, Selasa (16/5/2017), pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Perppu.

Selain juga tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar; dan/atau tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan seperti di dalam Undang-Undang. Bila melakukan ketiga hal tersebut akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan, untuk setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud UU, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. (ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), keterbukaan informasi

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Risky Andrianto

Recommended Reading