Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Sabtu, 19 Agustus 2017

  • 23:44 WIB. Gadget - Nokia 8 jadi ponsel Android pertama Nokia yang memakai lensa Zeiss pada kamera depan dan belakangnya.
  • 23:42 WIB. Satelit - Satelit hasil cetakan 3D segera meluncur ke luar angkasa.
  • 23:38 WIB. Konten - Telin dan KMK Online bekerja sama untuk perkaya konten bagi TKI.
  • 23:36 WIB. Apple - CEO Apple menyampaikan kecamannya terhadap tindakan rasis dalam sebuah email kepada para karyawan.
  • 21:28 WIB. KAI - KAI Commuter Jabodetabek mencatat 800.000 pengguna menikmati layanan gratis pada saat HUT RI, Kamis (17/8/2017).
  • 21:26 WIB. Twitter - Twitter Indonesia mencatat ada lebih dari 1,1 juta cuitan di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-72.
  • 21:24 WIB. Grab - Grab memperkenalkan fitur Instant Cash Out.
  • 21:24 WIB. DKI - Pemprov DKI Jakarta meminta Adhi Karya untuk segera membongkar sisa tiang pancang di kawasan Rasuna Said.
  • 21:23 WIB. Mitsubishi - Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia belum berencana untuk bermain di pasar taksi. 
  • 21:22 WIB. KY - Komisi Yudisial akan terus melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait persidangan kasus megakorupsi E-KTP.
  • 21:20 WIB. Tanjung Lesung - Tanjung Lesung menghadirkan trek gelaran olahraga petualangan Rhino Cross Triathlon dalam Tanjung Lesung Festival.
  • 21:19 WIB. BMW - BMW Group Indonesia mengatakan belum siap menjual BMW i3.
  • 21:18 WIB. MPI - Mahkota Properti Indo bakal masuk ke pasar modal sebagai pembeli siaga rights issue yang digelar oleh Intikeramik Alamasri Industri.
  • 21:17 WIB. Pertamina - Pertamina menyerahkan 5.000 bibit pohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
  • 21:17 WIB. Nam Air - Nam Air berencana menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Banyuwangi.

Pembubaran HTI Bukan Bermaksud Melarang Dakwah Islam

Foto Berita Pembubaran HTI Bukan Bermaksud Melarang Dakwah Islam
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai anggapan yang menyatakan bahwa upaya pemerintah yang akan mengusulkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan bentuk larangan terhadap dakwah Islam, adalah tidak benar.

"Ini salah besar. Pemerintah tidak melarang dakwah Islam. Pemerintah tidak melawan agama Islam tapi melarang gerakan politik HTI," kata Rais Syuriah PBNU Kiai Ahmad Ishomuddin, dalam diskusi bertajuk Khilafah Dalam Pandangan Islam, di Gedung PBNU di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut dia, salah satu kesalahan yang dilakukan HTI adalah mereka sering mengatasnamakan Islam untuk menarik simpati seluruh umat Islam demi memuluskan tujuan mereka menegakkan Khilafah Islamiyah.

"Mereka ingin membuat sistem negara dipimpin oleh khilafah dari Sabang sampai Maroko. Bukan Merauke ya, tapi Maroko," katanya.

Menurut dia, Hizbut Tahrir sendiri merupakan organisasi lintas negara di bidang politik yang awalnya berdiri di Palestina. Organisasi ini berdiri atas kekecewaan terhadap Israel yang terus menjajah Palestina.

Menurut gerakan Islam ini, yang dapat memulihkan Palestina adalah dengan kembali ke khilafah dan syariat Islam.

"Hizbut Tahrir kemudian berkembang hingga 43 negara," katanya.

Kendati demikian, pihaknya mencatat ada sekitar 23 negara yang melarang Hizbut Tahrir beraktivitas dan sebagian besar di antaranya merupakan negara-negara Arab. Terbaru, pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk mengusulkan pembubaran organisasi yang menolak sistem demokrasi tersebut melalui pengadilan.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kami bersama 12 organisasi keagamaan lainnya pendapatnya sama, menolak kehadiran HTI di Indonesia. Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinnekaan, tidak menghormati UUD 45, harus dibubarkan," kata Said Aqil.

Menurut Said, semua pihak patut menjunjung tinggi bentuk negara Indonesia yang berupa negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam tidak mengatur secara khusus mengenai masalah perpolitikan dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, menurut dia, diputuskan dengan cara ijtihad yaitu upaya untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Alquran dan Hadits dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

"Sistem perpolitikan menurut ahlussunnah waljamaah itu melalui ijtihadiyah. Tidak harus bersistem kerajaan, khilafah atau republik. Yang penting harus berkeadilan, hukum ditegakkan, sejahtera. Itu saja," katanya.

Pada Senin (8/5), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," katanya usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam.

Keputusan itu bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Namun, semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kata Wiranto.

"Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," kata mantan Panglima TNI itu. (Ant)

Tag: Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: ***

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Agus Bebeng

Recommended Reading