Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Kamis, 29 Juni 2017

  • 23:29 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi balik ke Jakarta usai mudik lebaran ke Solo.
  • 23:28 WIB. Pelabuhan - Seorang penumpang kapal jatuh ke laut di Pelabuhan Gilimanuk.
  • 23:26 WIB. Mudik Lebaran - Dishub: Pemudik tahun ini lebih tertib.
  • 23:26 WIB. Arus Balik - Polda Metro kerja sama dengan Jasa Marga atasi arus balik mudik.
  • 22:07 WIB. Venezuela - Pelaku penyerangan Mahkamah Agung Venezuela, desak agar presiden Maduro mundur dari jabatannya.
  • 22:03 WIB. Hyundai - Otoritas China tarik kembali 44.000 ribu unit mobil Hyundai Dan Kia karena masalah mesin dan keamanan.
  • 22:00 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa: proteksionisme perdagangan meningkat.
  • 21:59 WIB. Migran - Sebanyak 24 jenazah migran ditemukan di lepas pantai Libya.
  • 21:55 WIB. Infiniti - Infiniti jalin kerja sama dengan binatang NBA, Stephen Curry, terkait dengan pemasaran produk.
  • 21:52 WIB. China - Penerbangan di China ditunda setelah seorang nenek melempar koin ke pesawat.
  • 21:50 WIB. Obama - Obama terkesan dengan sejarah Candi Borobudur.
  • 21:49 WIB. Myanmar - Wartawan Myanmar ditahan karena liput kegiatan pemberontak.
  • 21:46 WIB. China - Presiden China harap CICA dapat berkontribusi ciptakan perdamaian.
  • 21:44 WIB. Rusia - Uni Eropa perpanjang sanksi ekonomi kepada Rusia sampai Januari 2018. 
  • 21:44 WIB. Sweet 20 - Film Sweet 20 produksi Starvision Plus menembus angka lebih dari 165.000 penonton.

PBNU Akui HTI Tak Lakukan Kekerasan, Tapi Wajib Dibubarkan

Foto Berita PBNU Akui HTI Tak Lakukan Kekerasan, Tapi Wajib Dibubarkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kami bersama 12 organisasi keagamaan lainnya pendapatnya sama, menolak kehadiran HTI di Indonesia. Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinnekaan, tidak menghormati UUD 45, harus dibubarkan," kata Said Aqil di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut Said Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sudah final dan tak bisa ditawar lagi. Ia menjelaskan bahwa agama Islam tidak mengatur secara khusus mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, menurut dia, diputuskan dengan cara ijtihad yaitu upaya untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Alquran dan Hadits dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

"Sistem perpolitikan menurut ahlussunnah waljamaah itu melalui ijtihadiyah. Tidak harus bersistem kerajaan, khilafah atau republik. Yang penting harus berkeadilan, hukum ditegakkan, sejahtera. Itu saja," katanya.

Meski diakuinya HTI tidak melakukan kekerasan dalam menyebarkan dakwahnya, Said mengatakan HTI tetap perlu diwaspadai karena memiliki agenda mengubah sistem pemerintahan RI menjadi khilafah.

"Jadi sangat bahaya kalau dibiarkan menjadi besar. Bisa berpotensi perpecahan, konflik, bahkan perang saudara," katanya.

Said mengatakan pihaknya meminta hanya organisasi HTI saja yang perlu dibubarkan. Sementara para anggotanya akan diimbau untuk kembali kepada ajaran Islam dengan pemahaman yang benar. (ant)

Tag: Nadlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Basri Marzuki

Recommended Reading