Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 27 Juni 2017

  • 01:03 WIB. NTT- Sekitar pukul 20.00 WIB, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa 5 SR.
  • 01:02 WIB. IPW- Penyerangan teroris di Mapolda Sumut jadi catatan buruk bagi Polri, kata Indonesia Police Watch.
  • 01:01 WIB. Lebaran- Jasa Marga merilis bahwa Jumat (30/6) jadi puncak arus balik Lebaran.
  • 01:00 WIB. Mudik Lebaran- Pemudik yang berangkat di hari kedua lebaran dari terminal Cicaheum Bandung sepi.
  • 00:59 WIB. Jokowi- Pengamat politik dari Univ Paramadina Hendri Satrio menilai langkah Jokowi tepat saat menemui GNPF-MUI.
  • 00:58 WIB. Mudik Lebaran- Wapres Jusuf Kalla mudik lebaran di kampung halamannya di Makassar.
  • 00:57 WIB. Mudik Lebaran- Telkomsel melansir terjadi kenaikan trafik sebesar 136 persen saat Lebaran.
  • 00:56 WIB. Solo- Presiden Jokowi bagikan 4.000 paket sembako kepada warga disekitar kediamannya.
  • 00:55 WIB. Surabaya- Kapolresta Surabaya Kombes M Iqbal marah besar saat mendapati anak buahnya tidur di Pos Polisi.
  • 00:25 WIB. Mudik Lebaran - Menhub merasa terkejut H+2 tol Cikampek masih macet.
  • 00:24 WIB. Mudik Lebaran - Tol Cikampek hingga H+2 alami kemacetan.
  • 00:22 WIB. BMKG - NTT diguncang gempa 5 sr.
  • 23:01 WIB. Al Qaeda - Al Qaeda bebaskan sandera berkebangsaan Swedia, setelah hampir enam tahun ditahan.
  • 22:58 WIB. Kolombia - Pencarian terus dilakukan pascahilangnya kapal pariwisata di Kolombia.
  • 22:40 WIB. Iran - Iran desak Eropa bantu promosikan dialog di Teluk Persia.

Pembubaran Ormas anti-Pancasila Harus Didukung Semua Kalangan

Foto Berita Pembubaran Ormas anti-Pancasila Harus Didukung Semua Kalangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, semua kalangan pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila harus didukung semua kalangan.

Namun, kata dia, di Jakarta, Jumat (12/5/2017), pembubaran ormas hendaknya menjadi upaya terakhir setelah upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah menemui jalan buntu, dan itu pun melalui pengadilan sesuai dengan UU Ormas.

"Harus ada tahapan sanksi yang diberikan secara gradual mulai dari teguran secara tertulis, pembekuan, dan pembubaran," kata dia.

Menurut dia tahapan itu juga berlaku bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) , yang menurut Menko Polhukam Wiranto akan dibubarkan oleh pemerintah.

"Jika setelah ada sanksi gradual itu HTI masih dianggap merongrong Pancasila maka layak dibubarkan. "Ujug-ujug" membubarkan itu hanya memantik kegaduhan," kata dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu meminta masukan dari publik, terutama ulama dan tokoh masyarakat terkait HTI. 

"Jangan sampai pembubaran dikaitkan dengan sikap kritis umat Islam ke pemerintah belakangan ini," kata dia.

Menurut dia, pemerintah hendaknya tak hanya kritis pada kelompok Islam yang anti-Pancasila, tetapi juga pada kelompok lain yang berpotensi merongrong negara seperti gerakan separatis Papua dan komunisme.

"Ini semua dilakukan untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Potensi anti-Pancasila bukan hanya dari kalangan Islam, kalangan lain juga banyak," kata dia. 

Untuk itu, lanjut dia, mulai hari ini pemerintah harus proaktif melakukan sweeping ke semua ormas yang berpotensi merongrong ideologi negara. (Ant)

Tag: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprilio Akbar

Recommended Reading