Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Rabu, 23 Agustus 2017

  • 11:48 WIB. Linkin Park - Linkin Park akan segera mengadakan publik memorial untuk mengenang kematian Chester Bennington.
  • 11:23 WIB. London - Chelsea siapkan dana  US$ 40 untuk boyong bek Southampton Virgil Van Dijk.
  • 11:20 WIB. MA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah isu dirinya melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 10:22 WIB. Garuda - Pemerintah Jepang akan melanjutkan pembicaraan dengan Garuda Indonesia untuk membuka rute penerbangan Jakarta-Nagoya.
  • 10:22 WIB. Vietjet - Vietjet berencana membuka rute penerbangan internasional Ho Chi Minh City-Jakarta.
  • 10:03 WIB. DILD - Intiland Development merevisi target marketing sales menjadi senilai Rp2,3 triliun pada tahun ini.
  • 10:01 WIB. KLBF - Kalbe Farma merealisasikan belanja modal Rp413 miliar pada paruh pertama 2017.
  • 10:00 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan nilai kontrak baru sebesar Rp12,36 triliun pada 2017.
  • 09:59 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast meraih kontrak baru Rp6,4 triliun sepanjang 7 bulan pertama tahun ini.
  • 09:58 WIB. Seng - ILZSG melaporkan pasar seng mengalami defisit 203.000 ton pada semester I-2017.
  • 09:27 WIB. Hukum - Wapres minta First Trevel minta ganti rugi uang jamaah.
  • 09:25 WIB. Bendera Terbalik - Menhan minta masyarakat jangan terbawa emosi.
  • 09:24 WIB. Hukum - OJK akan cegah kasus perjalanan umrah.
  • 09:23 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi akan hadiri karnaval kemerdekaan di Bandung.

Fadli Zon Minta Pemerintah Tinjau Lagi Pembubaran HTI

Foto Berita Fadli Zon Minta Pemerintah Tinjau Lagi Pembubaran HTI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena organisasi tersebut mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya sebagai wakil rakyat akan meneruskan aspirasi HTI, agar pemerintah meninjau kembali dan mencabut kebijakan membubarkan organisasi tersebut," kata Fadli usai menerima perwakilan HTI di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Fadli mengetahui HTI memiliki kepedulian mengkritisi beberapa produk Undang-Undang yang tidak berpihak kepada rakyat seperti UU Minyak dan Gas (Migas), UU Penanaman Modal Asing (PMA).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas, diatur ormas tidak boleh menganut paham Marxisme dan Leninisme.

"Ini bagian dari fungsi pengawasan DPR, tidak boleh ada tindakan atau kebijakan yang menyalahi UU dalam hal ini UU Ormas," ujarnya. (Ant)

Tag: Fadli Zon, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Recommended Reading