Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 27 Juni 2017

  • 01:03 WIB. NTT- Sekitar pukul 20.00 WIB, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa 5 SR.
  • 01:02 WIB. IPW- Penyerangan teroris di Mapolda Sumut jadi catatan buruk bagi Polri, kata Indonesia Police Watch.
  • 01:01 WIB. Lebaran- Jasa Marga merilis bahwa Jumat (30/6) jadi puncak arus balik Lebaran.
  • 01:00 WIB. Mudik Lebaran- Pemudik yang berangkat di hari kedua lebaran dari terminal Cicaheum Bandung sepi.
  • 00:59 WIB. Jokowi- Pengamat politik dari Univ Paramadina Hendri Satrio menilai langkah Jokowi tepat saat menemui GNPF-MUI.
  • 00:58 WIB. Mudik Lebaran- Wapres Jusuf Kalla mudik lebaran di kampung halamannya di Makassar.
  • 00:57 WIB. Mudik Lebaran- Telkomsel melansir terjadi kenaikan trafik sebesar 136 persen saat Lebaran.
  • 00:56 WIB. Solo- Presiden Jokowi bagikan 4.000 paket sembako kepada warga disekitar kediamannya.
  • 00:55 WIB. Surabaya- Kapolresta Surabaya Kombes M Iqbal marah besar saat mendapati anak buahnya tidur di Pos Polisi.
  • 00:25 WIB. Mudik Lebaran - Menhub merasa terkejut H+2 tol Cikampek masih macet.
  • 00:24 WIB. Mudik Lebaran - Tol Cikampek hingga H+2 alami kemacetan.
  • 00:22 WIB. BMKG - NTT diguncang gempa 5 sr.
  • 23:01 WIB. Al Qaeda - Al Qaeda bebaskan sandera berkebangsaan Swedia, setelah hampir enam tahun ditahan.
  • 22:58 WIB. Kolombia - Pencarian terus dilakukan pascahilangnya kapal pariwisata di Kolombia.
  • 22:40 WIB. Iran - Iran desak Eropa bantu promosikan dialog di Teluk Persia.

BIN Benarkan Langkah Pemerintah Bubarkan HTI

Foto Berita BIN Benarkan Langkah Pemerintah Bubarkan HTI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.

"Karena eksistensi HTI tidak berlandaskan dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat," kata Kepala BIN, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Pada prinsipnya, lanjut dia, negara menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

"Tetapi, Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi tentu tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang anti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia," papar Budi Gunawan.

Secara universal, kata dia, pertimbangan kepentingan nasional, maka dalam Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara selalu berlaku adigium bahwa "Aturan Hukum Darurat untuk Kondisi yang Darurat", maka prinsip "Clear & Present Danger" dapat diterapkan.

"Sehingga Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI," tuturnya. (ant)

 

Tag: Badan Intelijen Negara (BIN), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Puspa P

Recommended Reading