Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 25 Juli 2017

  • 21:42 WIB. GMPG- Generasi Muda Partai Golkar mendesak Setya Novanto mundur karena telah jadi tersangka dalam kasus e-KTP.
  • 21:42 WIB. Tiongkok - Tiongkok kembangkan teknologi deteksi tindak kriminal dini dengan perusahaan software bernama could walk.
  • 21:41 WIB. PBB- Ketua MU KH Ma'roef Amin meminta agar PBB turun tangan dalam kasus pemblokiran Masjidil Aqsa.
  • 21:39 WIB. NU- Mensos Khofifah menyayangkan pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar kader NU satu suara di Pilgub Jatim.
  • 21:36 WIB. KPK- Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun meminta pihak tertentu untuk tidak mempengaruhi Jokowi guna mengintervensi Pansus Angket KPK.
  • 21:35 WIB. Xiaomi - Xiaomi pamerkan cuplikan MIUI 9 dengan sejumlah fitur baru.
  • 21:34 WIB. KPK- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menjamin Jokowi tidak akan melemahkan KPK dan mengintervensinya.
  • 21:33 WIB. KPK- Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai kerja Pansus Angket KPK makin tak jelas karena mengundang mantan anak buah M Nazarudin.
  • 21:28 WIB. Samsung - Samsung akan kejar "Lenovo" dengan rakit ponsel lipat.
  • 21:12 WIB. JLNT - Grab imbau pengemudinya tidak lewati jalan layang Casablanca.
  • 21:11 WIB. Suap Opini BPK - Dua pejabat Kemendes segera disidangkan terkait kasus suap WTP BPK.
  • 21:09 WIB. JK - Wapres JK minta pengusaha beras tidak ambil untung berlebihan.
  • 21:09 WIB. Pansus Angket - Demokrat nilai kerja Pansus angket makin tidak jelas.
  • 21:08 WIB. Pilgub Jabar - Ridwan Kamil minta pasangannya harus lebih beken dari dirinya.
  • 20:56 WIB. Bursa Transfer - Liverpool incar striker Real Madrid Karim Benzema.

Sidang Perdana Praperadilan Miryam Ditunda Hingga Pekan Depan

Foto Berita Sidang Perdana Praperadilan Miryam Ditunda Hingga Pekan Depan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana permohonan praperadilan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani pekan depan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak termohon tidak hadir.

"Data pemohon sudah lengkap, namun KPK tidak hadir," kata Hakim Tunggal Asiadi Sembiring di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Heru Andeska, anggota tim kuasa hukum Miryam, memohon kepada Majelis Hakim agar mempercepat waktu sidang praperadilan tersebut.

"Kami berpacu dengan waktu karena proses di KPK juga sedang berjalan. Sampai hari ini kami juga belum bisa bertemu dengan klien kami, jadi kami mohon waktunya dipercepat," kata Heru.

Hakim Asiadi menyatakan pengadilan akan memanggil sekali lagi pihak KPK untuk dapat menghadiri sidang praperadilan Miryam pada Senin (15/5).

"Kami kasih sekali lagi supaya dipanggil secara sah dan patut. Jadi, hari Senin tanggal 15 Mei 2017 pukul 10.00 pagi supaya pemohon hadir tanpa dipanggil kembali dan termohon supaya dipanggil sekali lagi," ucap Hakim Asiadi.

Aga Khan, anggota tim kuasa hukum Miryam lainnya, menyatakan kecewa terkait ketidakhadiran KPK dalam sidang perdana praperadilan Miryam itu.

"Mereka harus datang dan menghargai, ini kan langkah hukum dari kuasa hukum Miryam untuk menguji proses tersangkanya. Seharusnya mereka datang, minimal kirim surat menyatakan tidak siap," kata Aga.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku KPK belum menerima panggilan sidang permohonan praperadilan Miryam S Haryani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Terkait dengan sejumlah info tentang sidang praperadilan salah satu tersangka KPK, informasi yang kami terima dari Biro Hukum, KPK belum meneriman panggilan sidang tersebut," kata Febri.

Sementara Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna mengaku pihaknya telah mengirimkan surat ke KPK terkait jadwal sidang praperadilan itu.

"Biasanya kami menetapkan hari sidang itu paling cepat seminggu sebelum sidang, jadi sudah dipanggil dua belah pihak. Kami yakini panggilan itu sudah sampai," kata Made.

Made menduga surat tersebut memang sudah terkirim ke KPK, namun belum diterima secara resmi oleh pihak Biro Hukum KPK.

Anggota tim kuasa hukum Miryam S Haryani mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (21/4).

Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Polri pada Kamis (27/4) untuk memasukkan Miryam S Haryani dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Miryam ditetapkan sebagai tersangka atas pemberian keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Miryam ditangkap oleh tim Satgas Bareskrim Polri di salah satu hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (1/5) dini hari.

Mita Mulya, anggota tim kuasa hukum Miryam, menegaskan bahwa permohonan praperadilan tetap berjalan meskipun telah terjadi penangkapan terhadap kliennya itu. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Miryam S Haryani, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Reno Esnir

Recommended Reading