Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 27 Juni 2017

  • 01:03 WIB. NTT- Sekitar pukul 20.00 WIB, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa 5 SR.
  • 01:02 WIB. IPW- Penyerangan teroris di Mapolda Sumut jadi catatan buruk bagi Polri, kata Indonesia Police Watch.
  • 01:01 WIB. Lebaran- Jasa Marga merilis bahwa Jumat (30/6) jadi puncak arus balik Lebaran.
  • 01:00 WIB. Mudik Lebaran- Pemudik yang berangkat di hari kedua lebaran dari terminal Cicaheum Bandung sepi.
  • 00:59 WIB. Jokowi- Pengamat politik dari Univ Paramadina Hendri Satrio menilai langkah Jokowi tepat saat menemui GNPF-MUI.
  • 00:58 WIB. Mudik Lebaran- Wapres Jusuf Kalla mudik lebaran di kampung halamannya di Makassar.
  • 00:57 WIB. Mudik Lebaran- Telkomsel melansir terjadi kenaikan trafik sebesar 136 persen saat Lebaran.
  • 00:56 WIB. Solo- Presiden Jokowi bagikan 4.000 paket sembako kepada warga disekitar kediamannya.
  • 00:55 WIB. Surabaya- Kapolresta Surabaya Kombes M Iqbal marah besar saat mendapati anak buahnya tidur di Pos Polisi.
  • 00:25 WIB. Mudik Lebaran - Menhub merasa terkejut H+2 tol Cikampek masih macet.
  • 00:24 WIB. Mudik Lebaran - Tol Cikampek hingga H+2 alami kemacetan.
  • 00:22 WIB. BMKG - NTT diguncang gempa 5 sr.
  • 23:01 WIB. Al Qaeda - Al Qaeda bebaskan sandera berkebangsaan Swedia, setelah hampir enam tahun ditahan.
  • 22:58 WIB. Kolombia - Pencarian terus dilakukan pascahilangnya kapal pariwisata di Kolombia.
  • 22:40 WIB. Iran - Iran desak Eropa bantu promosikan dialog di Teluk Persia.

KPK Periksa Tiga Saksi Penyidikan Kasus e-KTP

Foto Berita KPK Periksa Tiga Saksi Penyidikan Kasus e-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (E-KTP).

"Tiga orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/5/2017). 

Tiga saksi yang dijadwalkan diperiksa itu, yakni mantan anggota DPR RI 2004-2009 Antarini Malik, dan dua orang dari swasta masing-masing Onny Hendro Adhiaksono, dan Deniarto Suhartono.

Selain memeriksa tiga saksi itu, KPK juga dijadwalkan memeriksa pengacara Anton Taufik dalam penyidikan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP Elektronik (E-KTP) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Miryam S Haryani (MSH)," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK mendalami soal pertemuan antara pengacara Anton Taufik dengan Miryam S Haryani yang terjadi di kantor pengacara Elza Syarief dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan EKTP.

KPK pada Jumat (5/5) memeriksa tiga orang saksi dalam penyidikan kasus tersebut dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, yaitu dua pengacara masing-masing Elza Syarief dan Anton Taufik serta seorang swasta Inayah.

"Untuk saksi Anton kami memperdalam terkait dengan apa yang terjadi di kantor pengacara Elza Syarief pada saat itu. Kami ingin melihat apakah ada pertemuan antara saksi dengan Miryam yang pada saat itu statusnya masih sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/5).

Menurut Febri, KPK juga ingin mendalami lebih lanjut apakah dalam pertemuan itu ada hubungan sebab dan akibat dengan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Miryam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara untuk saksi Inayah yang diketahui mempunyai hubungan dekat dengan Andi Narogong, pemeriksaan kali ini sebagai tindak lanjut dari proses penggeledahan yang dilakukan KPK sebelumnya.

"Penyidik melakukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan aset-aset yang sudah disita karena pada saat itu ada dua mobil yang kami sita, indikasi keterkaitannya dengan kasus E-KTP sedang didalami lebih lanjut," ucap Febri.

Sementara itu untuk saksi Elza Syarief, Febri menyatakan bahwa yang bersangkutan berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

"Akan kami jadwalkan ulang, nanti akan kami sampaikan lagi kapan pemeriksaan dilakukan. Alasannya ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan kami pandang itu akan lebih baik untuk dijadwalkan ulang," tutur Febri.

Sebelumnya, pengacara Farhat Abbas juga diperiksa KPK sebagai untuk tersangka mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek E-KTP atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan Farhat dibutuhkan karena ia adalah pengacara dari saksi lain dalam kasus ini yaitu Elza Syarif yang sudah diperiksa pada 5 dan 17 April lalu.

Farhat Abbas saat mendampingi pemeriksaan Elza pada Senin (17/4) mengatakan, Elza dikonfirmasi mengenai pertemuan antara mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dengan seorang pengacara bernama Anton Taufik.

Farhat mengatakan, ada seorang petinggi partai berinisial SN dan RA yang mengatur pertemuan tersebut.

"Pokoknya dalam pemeriksaa lalu, Ibu Elza dikejar, termasuk petinggi (partai) juga, inisial SN dan RA orang yang dianggap mengatur (pertemuan)," kata Farhat di Gedung KPK pada Senin (17/4).

Meski Farhat tak menyebut nama lengkap kedua orang itu, namun RA adalah salah satu petinggi partai yang bekerja sebagai asisten SN.

"Tapi Ibu dikejar bahwa peristiwa itu dilakukan oleh suruhan orang yang berinisial SN dan RA, itu untuk pengacara Anton Taufik," ungkap Farhat.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Rabu (5/4), Elza membenarkan bahwa Miryam bertemu Anton Taufik di kantornya. Pada pertemuan tersebut, Elza mengatakan Miryam sempat bercerita mengenai kasus KTP-E.

Namun, Elza membantah bila dirinya menyarankan Miryam untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat proses penyidikan. Anton diduga sebagai orang yang mempengaruhi Miryam untuk mencabut BAP.

Pada sidang dugaan korupsi KTP pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya.

Andi Agustinus alias Andi Narogong disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Miryam disangkakan melanggar pasal 22 jo pasal 35 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Recommended Reading