Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Kamis, 29 Juni 2017

  • 23:29 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi balik ke Jakarta usai mudik lebaran ke Solo.
  • 23:28 WIB. Pelabuhan - Seorang penumpang kapal jatuh ke laut di Pelabuhan Gilimanuk.
  • 23:26 WIB. Mudik Lebaran - Dishub: Pemudik tahun ini lebih tertib.
  • 23:26 WIB. Arus Balik - Polda Metro kerja sama dengan Jasa Marga atasi arus balik mudik.
  • 22:07 WIB. Venezuela - Pelaku penyerangan Mahkamah Agung Venezuela, desak agar presiden Maduro mundur dari jabatannya.
  • 22:03 WIB. Hyundai - Otoritas China tarik kembali 44.000 ribu unit mobil Hyundai Dan Kia karena masalah mesin dan keamanan.
  • 22:00 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa: proteksionisme perdagangan meningkat.
  • 21:59 WIB. Migran - Sebanyak 24 jenazah migran ditemukan di lepas pantai Libya.
  • 21:55 WIB. Infiniti - Infiniti jalin kerja sama dengan binatang NBA, Stephen Curry, terkait dengan pemasaran produk.
  • 21:52 WIB. China - Penerbangan di China ditunda setelah seorang nenek melempar koin ke pesawat.
  • 21:50 WIB. Obama - Obama terkesan dengan sejarah Candi Borobudur.
  • 21:49 WIB. Myanmar - Wartawan Myanmar ditahan karena liput kegiatan pemberontak.
  • 21:46 WIB. China - Presiden China harap CICA dapat berkontribusi ciptakan perdamaian.
  • 21:44 WIB. Rusia - Uni Eropa perpanjang sanksi ekonomi kepada Rusia sampai Januari 2018. 
  • 21:44 WIB. Sweet 20 - Film Sweet 20 produksi Starvision Plus menembus angka lebih dari 165.000 penonton.

MPR Pertanyakan Keputusan DPR Soal Hak Angket KPK

Foto Berita MPR Pertanyakan Keputusan DPR Soal Hak Angket KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan masih mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Hak Angket soal tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu.

"Kan pertanyaan publik, mengapa dipilih hak angket," ujar dia di Gedung Nusantara V, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pengambilan keputusan Hak Angket dilakukan tanpa adanya penyampaian pendapat fraksi. Untuk itu dia menolak keputusan DPR, terlebih jika itu melemahkan KPK.

"Ya kita harus menolak apapun yang akan diambil hak angket itu, kalau untuk pelemahan KPK. Kan tentu ada rapat-rapat, tidak boleh tidak kuorum. Kan harus ada pendapat fraksi," kata dia.

KPK yang kini masih berkutat pada berbagai kasus besar salah satunya BLBI, sambung dia, memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk parlemen, pemerintah dan masyarakat.

"KPK sedang membongkar kasus-kasus besar. Tentu perlu dukungan dari parlemen, pemerintah agar ini bisa tuntas. Apalagi ini masalah BLBI kan. Mari kita dukung sama-sama agar KPK bisa menuntaskan kasus BLBI," tutur Zulkifli. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zulkifli Hasan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Recommended Reading