Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Rabu, 23 Agustus 2017

  • 11:48 WIB. Linkin Park - Linkin Park akan segera mengadakan publik memorial untuk mengenang kematian Chester Bennington.
  • 11:23 WIB. London - Chelsea siapkan dana  US$ 40 untuk boyong bek Southampton Virgil Van Dijk.
  • 11:20 WIB. MA - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali membantah isu dirinya melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto.
  • 10:22 WIB. Garuda - Pemerintah Jepang akan melanjutkan pembicaraan dengan Garuda Indonesia untuk membuka rute penerbangan Jakarta-Nagoya.
  • 10:22 WIB. Vietjet - Vietjet berencana membuka rute penerbangan internasional Ho Chi Minh City-Jakarta.
  • 10:03 WIB. DILD - Intiland Development merevisi target marketing sales menjadi senilai Rp2,3 triliun pada tahun ini.
  • 10:01 WIB. KLBF - Kalbe Farma merealisasikan belanja modal Rp413 miliar pada paruh pertama 2017.
  • 10:00 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast menargetkan nilai kontrak baru sebesar Rp12,36 triliun pada 2017.
  • 09:59 WIB. WSBP - Waskita Beton Precast meraih kontrak baru Rp6,4 triliun sepanjang 7 bulan pertama tahun ini.
  • 09:58 WIB. Seng - ILZSG melaporkan pasar seng mengalami defisit 203.000 ton pada semester I-2017.
  • 09:27 WIB. Hukum - Wapres minta First Trevel minta ganti rugi uang jamaah.
  • 09:25 WIB. Bendera Terbalik - Menhan minta masyarakat jangan terbawa emosi.
  • 09:24 WIB. Hukum - OJK akan cegah kasus perjalanan umrah.
  • 09:23 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi akan hadiri karnaval kemerdekaan di Bandung.

MPR Pertanyakan Keputusan DPR Soal Hak Angket KPK

Foto Berita MPR Pertanyakan Keputusan DPR Soal Hak Angket KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan masih mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Hak Angket soal tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu.

"Kan pertanyaan publik, mengapa dipilih hak angket," ujar dia di Gedung Nusantara V, Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pengambilan keputusan Hak Angket dilakukan tanpa adanya penyampaian pendapat fraksi. Untuk itu dia menolak keputusan DPR, terlebih jika itu melemahkan KPK.

"Ya kita harus menolak apapun yang akan diambil hak angket itu, kalau untuk pelemahan KPK. Kan tentu ada rapat-rapat, tidak boleh tidak kuorum. Kan harus ada pendapat fraksi," kata dia.

KPK yang kini masih berkutat pada berbagai kasus besar salah satunya BLBI, sambung dia, memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk parlemen, pemerintah dan masyarakat.

"KPK sedang membongkar kasus-kasus besar. Tentu perlu dukungan dari parlemen, pemerintah agar ini bisa tuntas. Apalagi ini masalah BLBI kan. Mari kita dukung sama-sama agar KPK bisa menuntaskan kasus BLBI," tutur Zulkifli. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zulkifli Hasan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Recommended Reading