Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Kamis, 29 Juni 2017

  • 23:29 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi balik ke Jakarta usai mudik lebaran ke Solo.
  • 23:28 WIB. Pelabuhan - Seorang penumpang kapal jatuh ke laut di Pelabuhan Gilimanuk.
  • 23:26 WIB. Mudik Lebaran - Dishub: Pemudik tahun ini lebih tertib.
  • 23:26 WIB. Arus Balik - Polda Metro kerja sama dengan Jasa Marga atasi arus balik mudik.
  • 22:07 WIB. Venezuela - Pelaku penyerangan Mahkamah Agung Venezuela, desak agar presiden Maduro mundur dari jabatannya.
  • 22:03 WIB. Hyundai - Otoritas China tarik kembali 44.000 ribu unit mobil Hyundai Dan Kia karena masalah mesin dan keamanan.
  • 22:00 WIB. Uni Eropa - Uni Eropa: proteksionisme perdagangan meningkat.
  • 21:59 WIB. Migran - Sebanyak 24 jenazah migran ditemukan di lepas pantai Libya.
  • 21:55 WIB. Infiniti - Infiniti jalin kerja sama dengan binatang NBA, Stephen Curry, terkait dengan pemasaran produk.
  • 21:52 WIB. China - Penerbangan di China ditunda setelah seorang nenek melempar koin ke pesawat.
  • 21:50 WIB. Obama - Obama terkesan dengan sejarah Candi Borobudur.
  • 21:49 WIB. Myanmar - Wartawan Myanmar ditahan karena liput kegiatan pemberontak.
  • 21:46 WIB. China - Presiden China harap CICA dapat berkontribusi ciptakan perdamaian.
  • 21:44 WIB. Rusia - Uni Eropa perpanjang sanksi ekonomi kepada Rusia sampai Januari 2018. 
  • 21:44 WIB. Sweet 20 - Film Sweet 20 produksi Starvision Plus menembus angka lebih dari 165.000 penonton.

KPK Dijadwalkan Periksa Empat Saksi Kasus e-KTP

Foto Berita KPK Dijadwalkan Periksa Empat Saksi Kasus e-KTP
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa empat orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP.

"Empat orang saksi itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Empat saksi yang dijadwalkan diperiksa itu, yakni dua orang pengacara masing-masing Anton Taofik dan Robinson, wiraswasta Vidi Gunawan, dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Sebelumnya, pengacara Farhat Abbas juga diperiksa KPK sebagai untuk tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan Farhat dibutuhkan karena ia adalah pengacara dari saksi lain dalam kasus ini yaitu Elza Syarif yang sudah diperiksa pada 5 dan 17 April lalu.

Farhat Abbas saat mendampingi pemeriksaan Elza pada Senin (17/4) mengatakan, Elza dikonfirmasi mengenai pertemuan antara mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dengan seorang pengacara bernama Anton Taofik.

Farhat mengatakan, ada seorang petinggi partai berinisial SN dan RA yang mengatur pertemuan tersebut.

"Pokoknya dalam pemeriksaa lalu, Ibu Elza dikejar, termasuk petinggi (partai) juga, inisial SN dan RA orang yang dianggap mengatur (pertemuan)," kata Farhat di Gedung KPK pada Senin (17/4).

Meski Farhat tak menyebut nama lengkap kedua orang itu, namun RA adalah salah satu petinggi partai yang bekerja sebagai asisten SN.

"Tapi Ibu dikejar bahwa peristiwa itu dilakukan oleh suruhan orang yang berinisial SN dan RA, itu untuk pengacara Anton Taofik," ungkap Farhat.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Rabu (5/4), Elza membenarkan bahwa Miryam bertemu Anton Taofik di kantornya. Pada pertemuan tersebut, Elza mengatakan Miryam sempat bercerita mengenai kasus e-KTP.

Namun Elza membantah bila dirinya menyarankan Miryam untuk mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat proses penyidikan. Anton diduga sebagai orang yang mempengaruhi Miryam untuk mencabut BAP.

Andi Agustinus disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Miryam disangkakan melanggar pasal 22 jo pasal 35 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Recommended Reading