Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Selasa, 27 Juni 2017

  • 01:03 WIB. NTT- Sekitar pukul 20.00 WIB, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa 5 SR.
  • 01:02 WIB. IPW- Penyerangan teroris di Mapolda Sumut jadi catatan buruk bagi Polri, kata Indonesia Police Watch.
  • 01:01 WIB. Lebaran- Jasa Marga merilis bahwa Jumat (30/6) jadi puncak arus balik Lebaran.
  • 01:00 WIB. Mudik Lebaran- Pemudik yang berangkat di hari kedua lebaran dari terminal Cicaheum Bandung sepi.
  • 00:59 WIB. Jokowi- Pengamat politik dari Univ Paramadina Hendri Satrio menilai langkah Jokowi tepat saat menemui GNPF-MUI.
  • 00:58 WIB. Mudik Lebaran- Wapres Jusuf Kalla mudik lebaran di kampung halamannya di Makassar.
  • 00:57 WIB. Mudik Lebaran- Telkomsel melansir terjadi kenaikan trafik sebesar 136 persen saat Lebaran.
  • 00:56 WIB. Solo- Presiden Jokowi bagikan 4.000 paket sembako kepada warga disekitar kediamannya.
  • 00:55 WIB. Surabaya- Kapolresta Surabaya Kombes M Iqbal marah besar saat mendapati anak buahnya tidur di Pos Polisi.
  • 00:25 WIB. Mudik Lebaran - Menhub merasa terkejut H+2 tol Cikampek masih macet.
  • 00:24 WIB. Mudik Lebaran - Tol Cikampek hingga H+2 alami kemacetan.
  • 00:22 WIB. BMKG - NTT diguncang gempa 5 sr.
  • 23:01 WIB. Al Qaeda - Al Qaeda bebaskan sandera berkebangsaan Swedia, setelah hampir enam tahun ditahan.
  • 22:58 WIB. Kolombia - Pencarian terus dilakukan pascahilangnya kapal pariwisata di Kolombia.
  • 22:40 WIB. Iran - Iran desak Eropa bantu promosikan dialog di Teluk Persia.

Gerindra Tolak Hak Angket KPK

Foto Berita Gerindra Tolak Hak Angket KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dewan Pimpinan Partai Gerindra menginstruksikan kepada anggota Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menolak Hak Angket KPK.

"Instruksi ini disampaikan sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang selalu mengingatkan setiap jajarannya bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu prioritas partai," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Partai Gerindra, lanjut dia, tidak pernah bergeming dalam usaha memberantas korupsi yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Memenuhi komitmen memberantas korupsi merupakan prioritas partai Gerindra, katanya.

Komitmen ini tidak memberikan pilihan lain kepada partai Gerindra, kecuali memberi ruang dan mempercayakan sepenuhnya pemberantasan korupsi pada lembaga yang sudah dibentuk negara, sampai lembaga itu sendiri menunjukkan ketidakmampuannya mengemban tugas.

"Tidak ada satu pihakpun yang dapat membatasi gerak KPK dalam melakukan tugas dan wewenang yang dipercayakan padanya oleh Undang-undang," tegas Hashim.

Komitmen ini kembali ditegaskan menyikapi situasi di DPR yang sedang membahas hak angket berkenaan dengan KPK, agar tidak melemahkan KPK dalam upaya memberantas korupsi yang dinilai sudah kronis di negeri ini.

"Saya yakin semua bercita-cita memberantas korupsi. Di titik ini kita semua harus bekerja sama demi Indonesia yang lebih baik," tutur Hashim.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu KTP-el Miryam S. Haryani.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan KPK, sempat terjadi perdebatan alot. DPR mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam yang menyebut ada enam anggota Komisi III yang menekan Miryam saat bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP.

KPK menolak permintaan DPR hingga akhirnya diputuskan Komisi III berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendapatkan rekaman BAP itu. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasus Megakorupsi E-KTP, e-ktp, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Recommended Reading